Nama: Hamdan Alif Darmawan NIM : 031911133196 Kelas : Hukum Acara Perdata A - 1 (HKT101) REVIEW MATERI TENTANG UPAYA HUKUM A. Pengertian Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa Upaya Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim Peninjauankembali atau PK selain sidang etik kepolisian. Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali didefinisikan sebagai upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Sebuahputusan perkara perdata di PN berstatus NO dan sudah inkracht (sudah diputus di Pengadilan Tinggi Medan dan pula sudah lewat 14 hari masa tenggang jika kasasi jadi alias sudah inkracht ). Lalu, jika saya mau mengajukan Peninjauan Kembali ke MA dalam waktu dekat ini, bisakah juga saat bersamaan ketika PK saya ajukan saya juga mengajukan gugatan ulang (karena NO tersebut) ke Pengadilan Untukperkara perdata, perdata agama, perdata khusus, tata usaha negara dan pajak misalnya, harus disertakan dokumen relaas pemberitahuan putusan banding, akta permohonan kasasi, putusan pengadilan tingkat pertama. serta kontra memori kasasi. Demikian pula untuk tahap peninjauan kembali: putusan seluruh tingkat pengadilan, akta permohonan PERKARAPERDATA ANTARA. Tuan Agung Setyobowo, pekerjaan pengusaha material bangunan, beralamat di Jalan Gatot contoh kontra memori kasasi perdata. contoh kontra memori kasasi perdata. Andi Harinawati. Memori Banding. Kontra Memori Peninjauan Kembali. 002. Kontra Memori Peninjauan Kembali. Wagimin Amat Rejo. TUGAS 1 PER. TUGAS 1 PER Parapihak juga dapat melakukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung yang mana diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap/inkracht. Perdamaiantidak ditawarkan sebagaimana dalam perkara perdata biasa; Pihak Termohon Kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak Panitera Pengadilan Niaga selama 7 (tujuh) hari setelah pihak Termohon Kasasi menerima dokumen kasasi (Pasal 12 ayat (3) UUK-PKPU); Proses Peninjauan Kembali Pasal 295 s/d 298 UUK-PKPU. perkaraperdata.2 Kini PK dalam perkara pidana telah mendapat pengaturannya dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga untuk bagian pidana Peraturan Mahkamah Agung itu kehilangan daya 1 Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 12. 2 30Sep 2009 - Penerimaan Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana - Kasus PSDH-DR; 08 Sep 2009 - Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak - Kasus Illegal Logging; 08 Sep 2009 - Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi JPU - Kasus Illegal Logging; 26 Aug 2009 - Laporan Singkat kepada Mahkamah Agung - Kasus Formatcontoh kontra memori Peninjauan Kembali. 16 FEBRUARY 2021 - +8 Dasar hukum biaya perkara Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500.000. 16 FEBRUARY 2021 - Ketentuan mengenai pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melebihi dari 30 hari. AAZS1NW.